Mengintegrasi Warga

Indonesia negara yang sangat beragam elemen penduduknya, beragam dalam hal ini bisa disebut berbeda, mulai dari ras, suku, geografis dan agama. Keragaman ini membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi. Hal ini menjadi hal yang bisa “ dijual ” dalam hal pariwisata, mulai dari tari – tarian, musik hingga upacara adat. Keragaman itulah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara multikultural. Multikultural menurut Parsudi Suparlan (2001) adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaaan kultur atau sebuah keyakinan yang mengakui pluralisme sebagai corak kehidupan masyarakat.

Masih menurut Parsudi Suparlan, pluralisme adalah corak kehidupan masyarakat  yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan,yaitu saling memahami dan menghormati kebudayaan yang berbeda, termasuk kebudayaan minoritas. Dari uraian diatas seyogya-nya masyarakat Indonesia adalah kumpulan manusia yang dapat hidup berdampingan satu sama lain dengan perbedaan yang dibawa individu atau kelompok masing – masing.

Tapi jika kita cermati beberapa waktu ini, anggapan negara multikultural yang plural masih jauh dari kenyataan di negeri pertiwi ini. Konflik antar suku dengan alasan perbedaan batas wilayah,pelanggaran perjanjian adat atau konflik antar agama yang belum jelas penyebabnya, padahal pada pasal 28E (1)  UUD 1945 mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sedang pada ayat kedua (2) pada pasal yang sama dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dan disebut pada pasal 28I (3) bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal – pasal diatas akan menjadi senjata ampuh untuk meredam konflik - konflik horizontal tersebut jika disertai peran aktif semua pihak.

Peran semua pihak disini bisa diartikan sebagai peran yang dijalankan oleh pemerintah, kepala suku, pemimpin adat, tokoh agama, alim ulama, dan para tokoh sosial yang memiliki kekuatan sosial untuk mengendalikan masyarakat. Seharusnya mereka kembali pada masyarakat, turun pada keberlangsungan umat, memberi gambaran bahwa kita hidup pada negara yang beraneka ragam penyusunnya, yang membutuhkan rasa toleran yang besar diantara sesama warga. Bukan sebaliknya, mempertegas batas identitas kelompok dan kesukuan.

Sebagai akhir tulisan ini, penulis akan mengingatkan pembaca pada pidato Presiden Soekarno dalam memperingati proklamasi kemerdekaan  tanggal 17 Agustus 1954 yang mengingatkan kita semua pada kemajemukan budaya Indonesia, “ingat kita ini bukan dari satu adat istiadat. Ingat, kita ini bukan dari satu agama. Bhineka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu, demikianlah tertulis di lambang negara kita, dan tekankan satu kata ku sekarang ini kuletakkan pada kata Bhinna, yaitu berbeda - beda. Ingat kita ini Bhinna, kita ini berbeda - beda.." diambil dari  tulisan  Turnomo Rahardjo, Memahami Kemajemukan Masyarakat Indonesia ( perspektif komunikasi Antarbudaya )majalah Forum vol.38-no.2 September 2010 halaman 56.

Marilah arif menghadapi perbedaan, memperkaya hati dan wawasan dalam pertidaksamaan, Indonesia bukan milik satu agama, bukan milik satu kesukuan, tetapi milik bersama yang wajib terus diperjuangkan dan dipertahankan kesatuannya dalan bingkai Kebhinekaan.

Khanif Idris

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

FISIP UNDIP 2010