Kebijakan (Penghapusan) Subsidi BBM

Penghapusan subsidi BBM (Bahan Bakar minyak) menjadi topik hangat di seluruh lapis manusia di Indonesia. Aksi mahasiswa dan elemen lain yang menolak kebijakan tersebut, ibu – ibu rumah tangga yang mulai merasakan dampaknya, kenaikan harga sembako, walau penghapusan subsidi BBM belum di laksanakan, dan seabreg hal lain yang merupakan reaksi dari kebijakan tersebut, termasuk perdebatan antar politisi-birokrat-akademisi dan praktisi, yang disiarkan live hampir tiap malam di beberapa stasiun Tv Swasta.

Minggu lalu saya ikut aksi turun ke jalan bersama kawan di BEM KM UNDIP.  Disini-tulisan ini- saya tidak hendak membahas lagi bagaimana positif-negatif kebijakan ini kedepan. Sudah beberapa kali kajian masalah ini saya ikuti, yang saya ingin kemukakan disini adalah, sebuah ide agar fluktuasi harga minyak dunia tidak begitu menjadi mimpi buruk bagi masyarakat.

 Pemerintah yang sedang berupaya melakukan  penyesuaian akan APBN 2012 sebagai akibat dari kenaikan minyak dunia, seharusnya mencari solusi jangka panjang, agar fluktuasi harga minyak dunia tak lagi membuat gejolak dalam mmasyarakat, minimal meminimalisir hal tersebut. Pemerintah yang sangat berhasrat mengatur harga minyak domestik, seharusnya juga bertanggung jawab mulai dari hulu-hingga-hilir proses pengeboran dan pengolahan minyak juga untuk distribusi minyak tersebut.

Gejolak sosial-ekonomi masyarakat seharusnya dapat diminimalisir oleh pemerintah. Aspek sosial-ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan paling utama bagi pemerintah-bukan sebagai dampak penghapusan subsidi, lebih dari itu adalah sebuah kewajiban pemerintah pada  rakyatnya.

 BLT sebuah kompensasi yang ditawarkan pemerintah menurut saya tidak optimal. Lihat saja aksi perangkat desa menolak pemberlakuan subsidi langsung-BLT. Para perangkat desa menolak, karena mereka menjadi “korban” dari sebuah kebijakan yang tidak adil,tidak tepat sasaran. Mereka seringkali mendapat protes dari warga yang seharusnya mendapat BLT tetapi tidak mendapat haknya, dan orang yang yang tidak semestinya mendapatkan BLT tersebut malah menikmati subsidi langsung tersebut.

 Diperlukan jaring pengaman sosial dan ekonomi yang kuat, agar fluktuasi harga minyak tidak lagi membuat gejolak-reaksi yang cenderung menyengsarakan rakyat. Sudah seharusnya minyak yang dimiliki Indonesia-dan kebijakan  yang mengaturnya lebih menyejahterakan rakyatnya.