Strategi Baru Bernama Konvensi

Pemilihan umum untuk memilih presiden kurang lebih tinggal 1 tahun lagi. Kini mulai banyak terdengar nama-nama politikus mencuat memenuhi bursa calon Presiden Indonesia yang diusung oleh beberapa partai politik. Sebut saja Partai Golkar yang mengusung ketua umumnya Aburizal bakrie, Surya paloh yang diusung oleh partai besutannya, Nasional Demokrat, Gerindra yang menjagokan Prabowo, Hanura yang mantap memasangkan Wiranto bersama Hary TanoeSudibyo. Dan beberapa partai lain yang sedang berfikir untuk mencalonkan kader terbaiknya. Beberapa partai sedang mencari kader terbaiknya, seperti PDI Perjuangan yang masih mengkaji apakah akan mencalonkan kembali sang ketua umum Megawati, atau Joko Widodo, kader sekaligus  gubernur Jakarta saat ini yang menduduki peringkat nomer wahid di sejumlah hasil polling lembaga survey.

Berbeda dengan beberapa partai sedang mencoba menaikkan popularitas calon presidennya, Partai Demokrat sebagai partai penguasa justru sedang sibuk dengan hajatan partai yaitu “konvensi”. Istilah konvensi memang baru-baru ini terdengar dalam kancah politik Indonesia, Demokrat menggunakan istilah konvensi sebagai sarana untuk menyeleksi dan mengatahui seberapa besar tingkat popularitas dan elektabilitas calon yang akan Ia calonkan sebagai Presiden nantinya. Konvensi ini muncul, salah satu sebabnya adalah karena sang ketua umum sudah tidak dapat lagi bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden.

Secara teoritis, konvensi akan menjadi inovasi baru untuk mendapatkan aktor-aktor politik nasional yang baru. Hal ini sesuai dengan beberapa fungsi yang diemban oleh partai yaitu sebagai  sarana rekruitmen politik dan sebagai sumber input aktor-aktor pengisi jabatan publik. Konvensi juga dapat menjadi jalan bagi seseorang yang dirasa memiliki kapabilitas tetapi tidak memiliki kendaraan politikuntuk dapat berjuan dalam kontestasi ini, karena calon Presiden dan wakilnya hanya dapat dicalonkan oleh partai politik, ataupun gabungan partai politik.

Tetapi, perlu dicermati bahwa jika kita melihat peserta konvensi yang ada, perlu kiranya ada pengawasan ketat dari masyarakat. Ada beberapa peserta konvensi yang  berasal dari lingkungan pejabat publik. Hal ini perlu pengawasan keras dari masyarakat, karena sebagai pejabat publik melekat padanya kewenangan, fungsi dan fasilitas yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai, karena konvensi ini, kinerja sebagai pejabat publik menurun atau bahkan menggunakan kewenangan dan fasilitas yang melekat padanya untuk keperluan pribadi demi mendulang dukungan dalam konvensi. Mari awasi dan kritisi

Khanif Idris

Kadiv Kajian Strategis BEM KM UNDIP 2013

(Dimuat dalam buletin “hitam-putih” BEM KM UNDIP)